Cerita ini berpangkal dari pembuatan data supplier atas guru-guru agama Kristen
dan Katholik yang bernaung di bawah Kementerian Agama kabupaten Kapuas Hulu.
Lima orang guru sebagai perwakilan mereka sampai dua kali bertandang ke KPPN Putussibau. ADK Suplier mereka terlambat
dibuat dan disampaikan ke KPPN Putussibau. Anda tentu sudah dapat menebak
maksud dari kedatangan mereka, ternyata Tunjangan Sertifikasi Guru yang menjadi
hak mereka belum dibayarkan lebih dari tiga bulan.
Data supplier sangat menentukan dalam pelaksanaan pembayaran atas beban APBN sejak diterapkan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang
mengintegrasikan perencanaan anggaran sampai dengan pelaporan atas pelaksanaan
anggaran telah digunakan kementerian/lembaga secara menyeluruh mulai tahun Anggaran 2015, yang sebelumnya
melalui proses piloting secara bertahap yang memakan waktu lebih
kurang tiga tahun.
Penerapan Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara (SPAN) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
sebagai ujung tombak pelayanan pencairan dana atas beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) berikut rekonsiliasi laporan keuangan satuan kerja pada kemeterian/lembaga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, dan salah satu dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tersebar di seantero nusantara adalah KPPN Putussibau
dengan sebaran wilayah kerja 1 (satu) Kabupaten Kapuas Hulu.
Berkaitan dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara (SPAN), untuk memproses tagihan atas beban APBN satuan kerja memerlukan
sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk memproses tagihan kepada negara
menjadi dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan ke KPPN. Sistem
aplikasi tersebut tentu harus compatible
atau produk aplikasinya harus dapat dibaca oleh sistem aplikasi SPAN dan aplikasi
yang compatible adalah aplikasi Sistem
Aplikasi Satker (SAS), yang saat ini telah dikembangkan aplikasi eSPM dan SAKTI.
Dalam hal penyelesaian tagihan terhadap negara atas
beban APBN, sebelum SPM diajukan ke KPPN maka data supplier yang akan menerima
pembayaran yang akan dicantumkan pada Surat Perintah Membayar (SPM) harus
diproses pembuatannya secara valid dan konsisten dengan menggunakan aplikasi
SAS. Sehingga Surat Perintah Membayar (SPM) tidak dapat dibuat apabila supplier
yang akan menerima pembayaran belum dibuat atau direkam pada aplikasi SAS.
Maksud pembuatan data supplier yang valid adalah
datanya dibuat atau direkam pada aplikasi SAS berdasarkan dokumen sumber yang
dapat dipertanggungjawabkan dan maksud dari konsisten adalah setiap unsur dari
semua unsur yang menjadi data sebuah supplier harus dipilih saat perekaman
secara konsisten (sama) antara yang telah dilaporkan ke KPPN dengan supplier
yang nanti akan dipergunakan untuk membuat SPM-nya.
Out
put dari perekaman suplier pada aplikasi SAS
adalah Administrasi Data Komputer (ADK) Suplier. ADK tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada KPPN
melalui Front Office (FO) pada seksi
Pencairan Dana pada KPPN type A1 atau seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker
pada KPPN type A2. Secara teknis dan sesuai ketentuan pencairan dana atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bahwa ADK Suplier dapat disampaikan ke KPPN bersamaan
dengan pengajuan SPM-nya.
Kembali ke kisah, kedatangan pertama mereka (lima orang guru) saya menerimanya bersama kepala kantor.
Raut muka kekesalan jelas nampak di wajah mereka. “Pak, ini bagaimana sudah
tiga bulan lebih Tunjangan Sertifikasi Guru belum dibayar!?”, curhat salah satu
perwakilan mereka. “Kami kan sangat memerlukan tunjangan itu untuk keperluan
anak sekolah dan kebutuhan sehari-hari!”, lanjutnya.
Setelah saya anggap mereka telah puas mengutarakan uneg-uneg-nya, saya katakana: “Pak,
sebenarnya kami (KPPN) tidak boleh melayani bapak-bapak. Tetapi baiklah, untuk
permasalahan tersebut silakan ditanyakan kepada bendahara Kementerian Agama
kabupaten Kapuas Hulu”. “Lho, kami sudah ke sana (menanyakan) tetapi disuruh menanyakan
ke KPPN!”, timpal mereka. “Bapak-bapak itu yang dapat saya sampaikan, silakan
bapak-bapak menanyakan lagi dan jika jawaban masih sama, bendahara disuruh
datang ke KPPN Putussibau!”, pungkas saya.
Pada kedatangan kedua, saya terima mereka -tinggal tiga orang guru- di teras kantor yang juga digunakan sebagai smooking
area, agar tidak mengganggu suasana layanan di dalam kantor. “Bagaimana bapak-bapak sekalian, ada perkembangan?”, saya mengawali
percakapan. Mereka menjawab: “Kata bendahara, harus
pakai sistem (aplikasi) baru”.
“Nah, jadi sudah jelas ya bapak-bapak bahwa
bukan KPPN Putussibau yang belum membayar, tetapi karena memang belum diajukan oleh bendahara
Kementerian Agama ke KPPN Putussibau SPM-nya. Alasan masalah sistem/aplikasi
yang baru, menurut saya hanya alasan yang tidak dapat diterima karena sistem
itu telah berjalan empat bulan lebih dari Januari 2015”, saya lanjutkan.
“Jika operator aplikasi atau bendahara menemui
kesulitan kan bisa konsultasi ke kami, tetapi itu tidak dilakukan sehingga
pembayaran Tunjangan Sertifikasi Guru bapak-bapak
menjadi tertunda lebih dari tiga bulan”, lanjut saya. “ Perlu bapak ketahui,
apabila SPM Tunjangan Sertifikasi Guru bapak sekalian telah dibuat dan diajukan
kepada kami sebelum jam istirahat siang, maka pada sore hari atau selambatnya
malam hari, dana-nya akan masuk ke rekening bapak sekalian,”pungkas saya.
Akhirnya mereka dapat memahami, dan sebelum
membubarkan diri mereka meminta nomor HP saya. Sempat saya tanyakan: “Untuk apa
Pak?”. “Nanti kalau ada apa-apa, saya bisa menghubungi Bapak”, jawabnya. Sebenarnya
kurang tepat kalau saya memberi nomor HP kepada mereka sebab mereka sebagi
pihak ketiga (pihak yang menerima pembayaran).
Sekelumit cerita di atas adalah sebagian kecil dari dinamika pelaksanaan
tugas selama kurang lebih tiga tahun delapan bulan di KPPN Putussibau, kota
kecil di pinggir negeri yang dikenal dengan makanan khasnya, Kerupuk Basah.
Komentar
Posting Komentar