Desa dalam kontek perjalanan ketatanegaraan Republik
Indonesia telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga dengan undang-undang desa diharapkan desa menjadi lebih kuat, maju, mandiri dan demokratis.
Ujungnya adalah agar desa dan masyarakatnya dapat melaksanakan
pemerintahan dan lebih mampu berinovasi dalam pembangunan desa untuk menuju
masyarakat desa yang adil, makmur dan sejahtera.
Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintah Desa (Pemdes) pasca Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang disahkan
pada tanggal 15 Januari 2014 dengan revisi perubahan ke-2 UU Nomor 3 Tahun 2024, maka desa mempunyai kedudukan, susunan dan tata cara penyelenggaraan
pemerintahan dan kemandirian dalam pengembangan dan pembangunan yang lebih kuat. Modelnya mirip atau menyerupai susunan dan tata cara penyelenggaraan
pemerintah daerah (Pemkab), pemerintah kota (Pemkot), pemerintah provinsi (Pemrov)
maupun pemerintah pusat, tidak terkecuali untuk Desa Adat yang dalam skala
nasional ada yang disebut Daerah Khusus dan Daerah Istimewa.
Entitas Desa berbeda dengan entitas Kelurahan. Desa adalah satuan
pemerintahan tersendiri di bawah kecamatan, sedangkan Kelurahan adalah satuan
kerja vertikal instansi pemerintah daerah/kota setempat yang juga di bawah
kecamatan. Istilah desa dan kelurahan di tengah-tengah masyarakat awam sudah
terbiasa salah kaprah dianggap sama. Lazim kita ketahui dari penyebutan pimpinan desa dan kelurahan, dalam keseharian kebanyakan menyebut Pak Kades dan Pak Lurah dianggap sama. Sesungguhnya
berbeda status kepegawaiannya maupun proses pemilihannya. Juga sudah lazim kita ketahui, eksistensi Kepala Desa
dipilih langsung oleh masyarakat desa, sementara Lurah diangkat oleh
Bupati/Walikota setempat.
Kelurahan merupakan satuan kerja vertikal instansi pemerintah
daerah/kota sehingga Lurah dan semua jajarannya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam menjalankan tugas, fungsi dan
operasionalnya serta pelayanan publik telah disediakan anggarannya pada APBD pemerintahan daerah/kota
setempat yang tata kelola, tugas pokok dan fungsinya telah diatur dengan jelas. Tidak ada dokumen Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kelurahan, namun Kelurahan hanya mengusulkan Rencana
Kerja dan Anggaran secara berjenjang.
Konsekuensi dari perbedaan kedua entitas tersebut namun
faktanya selevel, aparat Desa akan bertambah tugas dan tanggung
jawabnya yaitu merencanakan, melaksanakan dan membuat pertanggungjawabkan
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang saat ini sumber
pendapatan utamanya berupa Dana Desa yang dialokasikan dari APBN. Satu hal yang
menjadi pertanyaan, apakah mereka telah siap dan mendapatkan bekal yang cukup
dalam mengelola anggaran desa tersebut ?.
Juga mejadi isu sensitif adalah cara menentukan standar
atau formula gaji atau penghasilan para pengelola/aparat desa. Namun dengan telah diundangkan Undang-undang RI Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa yang kini sesuai perubahan
ke-2 yaitu UU Nomor 3 Tahun 2024, maka rekening pos
tersebut telah jelas dengan mengalokasikannya ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Selain aparat desa, yang tidak kalah penting fungsinya dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan
desa adalah posisi dari Ketua Rukun Warga (RW) dan ujung ombak terdepan di
tengah-tengah masyarakat, yaitu Ketua Rukun Tetangga (RT) beserta jajaran
pengurus RT juga harus dipikirkan insentifnya. Hal yang sama adalah insentif bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang fungsi dan posisinya
tidak jauh berbeda dengan anggota DPRD.
Para aparat desa sangat memerlukan pembinaan dalam rangka merencanakan,
melaksanakan dan mempertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
yang sumber utama pendapatannya dari Dana Desa.
Satu fakta di lapanan, aplikasi pengelolaan keuangan
pemdes yaitu Aplikasi Siskeudes belum optimal digunakan, diungkap Hendrawan Aditya Kusuma
(Auditor Penyelia pada Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan
Daerah), detail uraian dapat disimak pada link:
https://www.youtube.com/live/-iDEdX2V3ko
. Pemerintah Daerah setempat di bawah supervisi pemerintah provinsi, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi harus proaktif membina para
aparat desa, juga mengawasi tata kelola Pemerintahan Desa.
Untuk mewujudkan good government, Dana Desa (DD) yang dikucurkan dalam jumlah besar
perlu dipantau dan dievaluasi oleh Kementerian Keuangan dalam pengelolaannya yaitu
terkait Penyaluran DD, Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran DD,
Sisa DD di Rekening Kas Daerah (RKD) dan Laporan Perpajakan Pemerintah Desa
(Pemdes) sehingga para Kepala Desa dan jajarannya harus cermat soal dokumen-dokumen terkait dan
pendukungnya dan dibuat secara akurat dan valid.
Penyaluran Dana Desa yang disalurkan
langsung dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Desa adalah satu
penyempurnaan proses bisnis di bidang pengelolaan keuangan negara. Tujuan dari
penyempurnaan tersebut agar Dana Desa cepat sampai ke lini terdepan yakni
Pemdes sehingga diharapkan Dana Desa dapat menjadi stimulan pertumbuhan dan
penggerak ekonomi ending-nya kesejahteraan
masyarakat desa meningkat secara gradual, syukur-syukur progresif.
Belajar
dari kasus Nurhayati
Nurhayati
hanya sekian kasus yang menimpa para aparat desa, khususnya sejak program Dana
Desa digulirkan. Setelah melalui perjuangan panjang dan melelahkan akhirnya Nurhayati
(mantan Kaur
Keuangan Desa Citemu, Kecamatan Mundu,
Kabupaten Cirebon) dihentikan penuntutannya setelah ditetapkan menjadi
tersangka oleh Polres Cirebon pada akhir November 2021 atas petunjuk Kejari
Cirebon. Bahkan LPSK sampai memberikan perlindungan kepadanya karena dianggap wishtleblower
sampai dengan keseluruhan proses sidang selesai pada kasus tersebut.
Merujuk keterangan Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution, apa
yang dilakukan Nurhayati adalah atas dasar rekomendasi -baca: perintah-
dan yang paling substansial dalam kasus ini yang bersangkutan punya itikad baik
yang dibuktikan dengan berinisiatif melaporkan perbuatan yang telah berulang
kali dilakukan oleh Kepala Desa
Supriyadi kepada Badan Permusyawaran Desa (BPD)
Citemu. Sehingga menurut Maneger sesuai pasal 51 KUHP (Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana), orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah
jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak boleh dipidana.
Dasar penetapan Nurhayati menjadi tersangka adalah diduga melanggar Pasal 66 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Nurhayati disangka memperkaya Kepala Desa Citemu karena memberikan uang Dana Desa dari APBDes Tahun Anggaran 2018 – 2020 langsung ke Kepala Desa Supriyadi, bukan ke kaur dan kepala seksi pelaksana kegiatan, sehingga atas perbuatannya tersebut timbul kerugian negara.
Ada 7 (tujuh) ayat di pasal 66 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dari ketujuh ayat tersebut, ayat ke-2 yang terindikasi kuat menjadi latar belakang penetapan tersangka kepada Nurhayati karena dianggap melakukan tindakan memperkaya Supriyadi (mantan Kepala Desa Citemu). Ayat ke-2 pasal 66 tersebut berbunyi: “Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa”.
Komentar
Posting Komentar